JANGAN MENONTON TELEVISI

Asw Wr.Wb. Akhi.. Ukhti.. fillah seIndonesia.. di berbagai belahan Dunia..
Semoga Antum semua dalam keadaan sehat wal'afiat sekeluarga selalu, amien.. Semoga pula di bulan penuh rahmat ini, kita dapat memperbanyak amalan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ke-Iman-an, ke-Islam-an, dan ke-Ihsan-an kita dari waktu ke waktu, amien..
Akhi.. Ukhti.. seminggu terakhir ini, berita-berita yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi banyak mengulas dan mengupas tentang terorisme. Sebuah istilah yang diciptakan oleh Dunia Barat yang dikomandani oleh AS. Di mana yang banyak dimafhumi, bahwa negara-negara tersebut justru sering menggunakan standar ganda dalam penegakkan hukum maupun HAM di negaranya masing-masing. Mereka bangga dan bertepuk dada sebagai negara adi kuasa yang paling demokrat dan menjunjung tinggi human right di segala bidang. Pada hal di sisi yang lain, ternyata berbagai bentuk pelanggaran human right ternyata masih sering dilakukan aparat penegak hukum mereka, sebagaimana diceritakan dalam berbagai tayangan film baik independen maupun yang tidak. Diskriminasi rasial, metode penyidikan hukum hingga penegakannya yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mereka sendiri, sebagaimana yang digariskan oleh para founding fathers negara mereka, ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Inilah yang selalu hendak dicontoh dan ditiru oleh para penegak hukum di negeri ini. Sebuah negara eks jajahan Hindia Belanda selama hampir 350 tahun, dan membebek dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, etc. dengan segala Hukum Acara-nya yang berkiblat ke negara eks penjajahnya, kemudian diramu dengan hukum-hukum yang datang dari Barat dengan AS sebagai komandan regunya. Hasilnya? Adalah suatu produk hukum yang TITIK bisa menjadi KOMA, yang SALAH bisa menjadi BENAR, yang BENAR bisa diSALAHkan, yang TIDAK BERSALAH masuk PENJARA, yang BERSALAH bebas MERDEKA, etc.. etc.. Pesan saya kepada Antum semua, jangan sekali-kali terlibat dengan HUKUM di negara ini. Karena kalau Antum kehilangan SAPI, kemudian mengadu ke HUKUM dui negeri ini, hasilnya adalah Antum justru kehilangan KANDANG SAPI-nya dan bukan kembali SAPI-nya. Gila bukan?! Lalu bagaimana bila Antum terpaksa terlibat dengan HUKUM? Jangan takut, jangan kuatir Akhi.. Ukhti.. ikuti saja prosedur hukum itu semaksimal mungkin yang Antum bisa. Dari Pengadilan Negeri, Antum bisa banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian banding lagi di tingkat Kasasi, lalu masih bisa banding lagi di Peninjauan Kembali. Jangan ragu untuk terus banding Akhi.. Ukhti.. sampai kebenaran dapat benar-benar ditegakkan atau stamina aparat hukum yang menjadi drop. Toh ini adalah prosedural yang dibenarkan menurut kacamata hukum di negeri ini. Lalu, why not?
Lalu apa kaitannya dengan TELEVISI? Kalau Antum menyaksikan seminggu terakhir ini, ternyata berbagai stasiun televisi seolah-olah berlomba-lomba menayangkan secara ulang, terus-menerus, dan terfokus untuk membentuk opini publik, bahwa sekelompok umat, golongan, kelompok atau bahkan individu itu harus di-stempel sebagai bersalah. Trial by the pers. Sementara azas Peraduga Tak Bersalah diabaikan. Kasus Muh.Jibril misalnya. Setiap hari, setiap kali berita, di setiap stasiun televisi, difokuskan bahwa dia dianggap bersalah dengan berbagai alasan dan dalil yang sengaja dibuat-buat. Contoh, apa salahnya kita mempunyai rekening di BCA atau bank-bank lain, apa salahnya kita memiliki situs Ar-Rahmah yang menayangkan berbagai macam video yang memuat perjuangan rakyat Palestina versus Israel, perjuangan rakyat Afganistan, de el el, apa salahnya kita menerima transfer dollar dari Timur Tengah, sebagaimana TKI dan TKW asal Gunung Kidul, Jogja yang berada di berbagai negara di Timur Tengah mengirimkan uangnya dalam bentuk dollar ke kampung halamannya. Kenapa ini semua sengaja diramu diracik sedemikian rupa untuk tiba pada satu titik kesimpulan bahwa Muh.Jibril memang dalang atau setidak-tidaknya sebagai anggota teroris dalam kasus peledakan 2 hotel di Jakarta. Naif sekali alasan tersebut. Tapi jangan heran Akhi.. Ukhti.. memang negeri ini memang aneh bin ajaib. Negara Hukum yang benar-benar pijakan Hukumnya seolah-olah tanpa Dasar Hukum itu sendiri. Sejak proses penangkapan yang un-prosedural, penahanan yang dipaksakan, kemudian justifikasi sebagai tersangka yang sangat diada-adakan oleh --kalau kita lihat dengan seksama-- justru didalangi oleh aparatur penegak hukumnya sendiri, sejak dari BIN, Densus 88, Mabes Polri, beserta kroninya yang memiliki dana berlebih dari hasil korupsi di negera ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan, agar -satu- hasil korupsinya berguna sebagai upaya penegakan hukum di negeri ini, alias pencucian uang secara halal. Mau tahu sumber dana taktis dan pelatihan anggota Densus 88? Tak lain dan tak bukan dari AS dan sekutu-sekutunya. Mau tahu komentar para aktivis HAM yang bungkam atas berbagai kasus penanganan teroris selama ini? Tidak ada sama sekali bukan?! Jangan heran Akhi.. Ukhti.. Mengapa? Karena mereka mendapat dana dari para founding NGO yang berasal dari Eropa dan Barat. Mengapa banyak jalan yang rusak meski baru diperbaiki sebulan lalu? Karena hasil korupsi di proyek ini, adalah yang paling banyak dikorup. Sekitar 65% sendiri. Ketika Daftar Isian Proyek turun, sudah terpotong 10% untuk pejabat negara. Yang 10% disimpan dengan dalih jaminan pembayaran atas kontraktor. 15% lagi untuk kontraktor pemenang tender, 5% untuk pejabat yang meng-acc proyek. Kemudian 10% persen untuk sub-kontraktornya. Bagaimana mereka mengakali inspektur proyek? Lihatlah sampel jalan yang akan diinspeksi. Biasanya pada jalan-jalan yang kontur jalannya memang tidak rata. Sehingga kalau dibor sedalam 2-3 cm, yang terlihat adalah lapisan aspal proyeknya. Sementara pada jalan yang konturnya datar dan rata, cobalah dibor untuk membuktikannya. Bisa Antum temukan bahwa lapisan aspalnya paling hanya sekitar di bawah 3 atau 2 cm. Bayangkan kalau proyek ini mengerjakan jalan sepanjang katakanlah 50km. Berapa pundi-pundi uang yang menguap. Ke mana larinya uang ini? Kalau dalam berbagai kasus perampokan selalu diupayakan untuk dikaitkan dengan pendanaan teroris di tanah air, boleh dong saya berasumsi bahwa segala hasil dari korupsi yang berkedok proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan (kalau ini pada struktur dan tebal besi bajanya), irigasi (kalau ini sering dapat dibuktikan dengan tidak adanya pondasi sedalam 2-3m pada proyek plengsengan tebing sungai/sawah), etc. sengaja dicuci secara sistematis dan berjenjang, menyebar ke berbagai instansi pemerintahan termasuk di dalamnya adalah aparatur penegak hukum (BIN, Mabes Polri, Densus 88, Kejaksaan, Kehakiman, dst.). Bisa saja oknum pejabat di berbagai instansi tadi terdanai dan mendapat dana dari hasil pencucian uang milik rakyat tadi. Bukti lain adalah banyaknya rekening liar di berbagai departemen pemerintah yang diakui oleh BI dan BPK memang terbukti ada. Kemudian dalam kasus teranyar, yaitu penjualan senjata Pindad ke Filiphina. Bukan tidak mungkin, senjata tadi --meski diakui legal oleh Pindad- sengaja diseludupkan ke Filiphina untuk dihadiahkan ke jaringan teroris di sana --Abu Sayyaf etc-- dengan harapan jatuh ke jaringan teroris asal Indonesia, kemudian masuk ke Mindano, menyeberang ke Indonesia lewat jalur Poso/Ambon dan masuk ke Jakarta. Sehingga nanti bisa dituduhkan bahwa memang benar teroris di Indonesia adalah benar adanya. Terbukti mendapat dana dari hasil perampokan emas di Malang atau kota-kota lain seperti Aceh, Medan, Surabaya, etc. Demikian seterusnya. Tujuan kontra-terorisme akan tercapai, pencucian uang hasil korupsi dengan modus ini berhasil, penyelidikan hukum ke berbagai proyek penuh korup tidak pernah terjadi, aparat hukum bisa bereksperimen bebas tanpa disalahkan oleh masyarakat, rasa keadilan terpenuhi di mata korban ledakan di 2 hotel di Jakarta. Modus-modus ini, Akhi.. Ukhti.. sering digunakan AS di Nicaragua, Meksiko, Teluk Babi Cuba, Iran, Irak, Lybia, Afganistan, etc. Masak Antum semua lupa?
Maka dari itu, JANGAN TONTON TELEVISI. CEGAH SAUDARA DAN MASYARAKAT MENONTON TELEVISI. Kenapa? Saya takut, mereka terjangkiti virus trial by the pers. Sementara Azas Praduga Tak Bersalah diabaikan. Masih banyak kasus HAM yang melibatkan aparat hukum (BIN, Mabes Polri, Densus 88, etc.) yang akhirnya tenggelam dengan adanya kasus-kasus baru, Semanggi I-II, Tri Sakti, Munir, etc. Kalau yang terkait dengan Islam, seperti Lampung, Amir Biki, Ambon, Poso, Penyiksaan Para Dai Ma'had, etc. Masak Antum sudah lupa? Sekali lagi pesan saya, JANGAN TONTON TELEVISI. Kalau Antum ingin mendapat berita, cukup 2-3 koran, itupun perlu difilter lagi. Ingat, kekuatan pers/pena lebih tajam daripada lisan di atas mimbar masjid atau mushalla. Apa lagi kekuatan jaringan berita dan pers dunia dikuasai oleh Yahudi dan Israel, sehingga kontennya sangat tidak berimbang dan tidak adil. Wallaahu a'lam bis shawwab..
Wass Wr.Wb.

mantap ne

Why not ya Akhi Iyyashi.. Antum berkeberatan? Limadza?

Mungkin sebagian besar kita ( umat muslim ) masih sulit utk tidak menonton TV, ya kalo harus " talak 3 " dg TV blm bs, msh pilih2 liat acara TV yg bermanfaat, trutama berita2

lha kalo yang kerja di tivi (kayak saya umpamanya) sampeyan mau kasih makan saya?

silahkan nonton tv ini insyaalloh baaaaanyaaaak manfaatnya! RODJATV dan AHSANTV, tp sayang baru bisa di akses lewat internet. semoga suatu saat nanti bisa mengudara seperti tv-tv yang lain. silahkan di coba kedua tv tersebut! di jamin dapat ilmu yang bagus.

Ass Wr.Wb. Akhi Muh.Choerudin.. jazaakumullah atas respon baliknya yang sangat to the point. Perlu saya ingatkan Antum, bahwa yang memberi rizqi adalah Allah SWT bukan televisi ataupun pekerjaan kita. Hati-hati Akhi.. jangan sampai Antum terjebak pada syirik halus. Pertanyaan saya, apakah memang tidak ada niatan pada diri Antum untuk tawaashaw bil haq dan tawaasahaw bis shabri kepada komunitas Antum?! Mengapa banyak program yang cenderung pada kemaksiatan dan kedzaliman?! Lihatlah efek kemadharatan yang ditimbulkan dunia pertelevisian kita. Kalau mau jujur, lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Lalu, bagaimana pesan para asaatidz kita waktu di ma'had dulu? Antum mungkin khilaf atau lupa saja. Apalagi sebagai Alumni Ma'had Al-Mukmin, apakah Antum juga lupa dengan sumpah Antum sendiri waktu diwisuda dulu?! Bilamana dalam pekerjaan kita terdapat banyak kemaksiatan dan kedzaliman sementara kita ada di dalamnya, tanpa daya mengubah ataupun berupaya memperbaikinya, apakah ini tidak dinamakan dengan ikut andil mendukung dalam kediaman kita terhadap keduanya?! Kalau memang Antum sudah terlena dengan kemapanan di tempat Antum bekerja saat ini, silahkan ke tempat saya. Akan saya terima bekerja di tempat saya yang insya'Allah lebih berkah, karena saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW yaitu berdagang, bukan bekerja kepada orang lain. Namun, bilamana Antum belum mampu untuk hal-hal di atas, janganlah Antum tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dalam tulisan saya. Lihatlah isi perkataan saya, jangan diri saya Eko Witono. Kalau Antum dari Takhasus atau KMI, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.. Tapi kalau Antum dari MA/MTs, saya agak dapat memakluminya karena memang kedalaman ilmu diniyah di kedua unit ini patut diakui tidak sedalam kedua unit sebelumnya. Hakadza Akhi.. Ista'funii.. Wallaahu a'lam bis shawwaab.. Wss Wr.Wb.